Remaja Dirindu Syurga

Bekasi, ahad 13 Agustus  2017, kajian remaja muslimah  bekasi kembali mengadakan agenda rutin setiap pekan kedua pada setiap bulannya yaitu, DIARI (Dialog Islam Remaja Bekasi) yang diadakan di masjid Al- Muhajirin.  
Tema yang diangkat bulan ini adalah: “Remaja Dirindu Surga“. Dengan pemateri yang sangat inspiratif yaitu kak wiwin (pemerhati remaja).

Acara yang dipandu oleh MC,  kak vivi dengan gaya khasnya, membuka dan membawakan acara dengan penuh keceriaan yang mampu membuat peserta sangat antusias sehingga peserta pun tambah bersemangat. Acara ini dihadiri oleh puluhan remaja putri dari berbagai sekolah mulai dari SMP,  SMA, Pekerja hingga Mahasiswa.

Pembukaan dimulai dengan pembacaan tilawah QS. Al-Baqarah ayat 24 – 25 yang dibacakan oleh kak azizah. Setelah pembacaan tilawah, maka langsung ke acara selanjutnya yakni ke acara puncak.

Pembicara membuka acara dengan menjelaskan tentang surga dan apa saja kenikmatan yang ada di dalamnya.

Tetapi masalah yang terjadi pada remaja masa kini adalah, terjadi masalah internal(krisis identitas) yang berasal dari pribadi remaja sendiri dan eksternal (krisis multidimensi) yang berasal dari lingkungan pergaulan  yang tidak ada penjaminnya yang berasal dari pemerintah.

Pemateri memaparkan pula sahabat rasul yang berjuang bersama beliau yang sebagian besar adalah remaja. Lalu remaja seperti apakah yang dirindu syurga itu? 

The answer is jadilah agen perubahan (agent of change) dengan cara:

1. Benahi  pola pikir, jadikan islam sebagai solusi utk setiap masalah yang dihadapi 

2. Rapihkan pola sikap,  menjadikan halal dan haram sebagai standar perbuatan 

3. Komitmen  jalaninnya,  menjadi agen perubahan

Dan kunci dari semuanya adalah NGAJI (meNGkAJi Islam).

Di akhir acara, pembicara memberikan kesimpulan untuk para remaja, hidup adalah pilihan dan pilihan yang terbaik adalah islam. 

JADILAH muda,  mulia, dirindu surga. So, let’s move. NOW

Pembicara menerangkan tema  remaja dirindu syurga dengan sangat jelas dan lugas. Sampai pada akhir penjelasan materi dibuka sesi tanya jawab.

Setelah sesi tanya jawab, acara di kembalikan ke mc. Setelah itu ada pembagian doorprise, untuk peserta dengan pertanyaan terbaik dan peserta yang hadir lebih dahulu,  dan dilanjutkan dengan pengisian angket. Terakhir mc menutup dan memberikan informasi diari bulan selanjutnya. []

Mana yg didahulukan, mendidik anak menjadi sholeh atau pintar….?

Sepenggal kisah dr Ust Ismail Yusanto

Mari tundukkan kepala sejenak. .  .

Kisah ini layak jadi pertimbangan

Seorang bapak kira-kira usia 65 tahunan duduk sendiri di sebuah  lounge bandara Halim   Perdana Kusuma, menunggu pesawat yang akan menerbangkannya ke Jogja.

Kami bersebelahan hanya berjarak satu kursi kosong. Beberapa  menit kemudian ia menyapa saya.

“Dik hendak ke Jogja juga?”

“Saya ke Blitar via Malang, Pak. Bapak ke Jogja?”

“Iya.”

“Bapak sendiri?” Continue reading

THE AMAZING OF KHILAFAH Antara Tuduhan Ilusi dan Fakta Solusi

​Dr. Ahmad Sastra

Peminat Islam Politik dan Peradaban 

KHILAFAH AJARAN ISLAM

Istilah Khilafah adalah sesuatu yang amazing akhir-akhir ini. Setiap orang dari hampir seluruh strata sosial di negeri ini fasih mengucapkannya. Dari orang yang berpendidikan tinggi hingga yang tidak berpendidikan. Dari orang yang berfikir rasional hingga yang emosional. Dari yang berlandaskan wahyu hingga yang hanya memuja nafsu. Dari pendapat seorang profesor hingga mulut seorang provokator. Amazing, sungguh menakjubkan istilah ini.

Bahkan kata khilafah ini terlebih dahulu fasih diucapkan oleh orang-orang Barat dengan berbagai analisa politik dan ilmiahnya. Tak terkecuali di negeri ini, istilah khilafah telah merambat cepat masuk ke jantung, hati dan otak masyarakat Indonesia, bahkan lintas agama. Amazing khilafah, adalah kata yang tepat untuk disematkan kepadanya.

Istilah khilafah sesungguhnya bukanlah istilah asing dalam khasanah keilmuwan Islam, sebab khilafah adalah ajaran Islam sebagaimana ajaran Islam lain seperti shalat, puasa, zakat, haji, dan lainnya.  Kaum Muslim dan seluruh warga negara khilafah yang notabene lintas ras dan agama setelah Rasulullah saw. wafat lebih dari 1000 tahun hidup sejahtera dalam naungan Khilafah. Karena itu Khilafah adalah ajaran Islam. Mewujudkan eksistensinya adalah sebagai kewajiban layaknya kewajiabn lain dalam syariah Islam. Bahkan keberadaan Khilafah merupakan “tâj al-furûd (mahkota kewajiban)”. Jika Khilafah hilang, banyak hukum-hukum Islam terabaikan. Continue reading

“SYAHIDNYA” HIZBUT TAHRIR INDONESIA 

Rabo, 19 Juli 2017, oleh wartawan senior, Asyari Usman, disebut sebagai “Hari Tersuram Indonesia”. Pada hari itu, Pemerintah RI, melalui siaran pers yang dikeluarkan oleh Kementrian Hukum dan HAM, menyatakan pencabutan SK Badan Hukum Hizbut Tahrir Indonesia [HTI], sebagai ormas dan perkumpulan. Meski sejak lama HTI dibidik, tetapi mereka yang membidik HTI kesulitan mencari kesalahan HTI. Karena selama ini HTI tidak mempunyai rekam jejak pelanggaran hukum. Karena semua peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia ditaati. Bahkan, HTI pun tidak jarang mendapatkan penghargaan dari pemerintah sendiri. 

Satu-satunya kesalahan HTI adalah karena dakwahnya. Iya, dakwah yang mengajak kepada Islam. Bukan Islam abu-abu, tetapi Islam yang sebenarnya. Islam yang benar-benar Islam. Bukan Islam yang diklaim Islam, tetapi sejatinya bukan Islam yang diridhai oleh Allah Ta’ala. Sebaliknya, Islam yang diridahi oleh musuh-musuhnya. 

Islam yang diemban oleh HTI dibangun dengan akidah yang kokoh, sumber yang kokoh, dengan hukum, pandangan dan pemikiran Islam yang benar, jernih, bersih dan kuat. Tidak hanya itu, Islam yang diemban oleh HTI adalah solusi dari berbagai masalah yang menjerat umat, baik di negeri ini maupun di negeri kaum Muslim yang lain. Karena memang begitulah Islam. Karena itu, berbagai tuduhan dan fitnah yang dialamatkan kepada HTI tidak pernah bisa meruntuhkan keyakinan umat kepadanya. 

Karena keistiqamahannya itu, maka HTI pun benar-benar diterima dan dicintai oleh umat. Bahkan, ketika pemerintah mengumumkan hendak membubarkan HTI pun, bukannya umat menjauh, justru sebaliknya mereka melindungi HTI, dan berdiri bersama mereka. Dukungan dari berbagai kalangan, mulai dari intelektual, ulama’, pengusaha, advokat, mahasiswa hingga rakyat jelata begitu luar biasa. Mengalir bagaikan air bah. Pendek kata, HTI seperti kata pendirinya sendiri, al-‘Allamah Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani, “Fi Hadhanati al-Ummah” [dalam buaian umat]. 

Sejak awal, Kapolri mengatakan, “Sulit membubarkan HTI, kecuali ada legitimasi sosial.” Meski penggalangan sudah dilakukan, dengan melibatkan beberapa oknum ormas tertentu dan Banom-nya, bahkan kemudian harus mencatut nama organisasi lain, ternyata tetap tidak bisa. Jalur hukum pun sulit, sebagaimana yang disampaikan Jaksa Agung. Maka, yang paling gampang adalah dikeluarkannya Perpu no 2/2017. Vonis sumir, “Anti-Pancasila”, “Anti-NKRI”, dan “Anti-Kebinekaan” pun dijatuhkan sepihak oleh pemerintah, tanpa proses pengadilan. 

Pemerintah pun mentahbiskan dirinya sebagai penuduh dan pemvonis. Sementara pihak yang dituduh tidak diberi kesempatan membela diri. Maka, Fadli Zon, Wakil Ketua DPR, pun menyebut pemerintah sebagai diktator baru. Demokrat pun menyatakan hal yang sama, “Inilah diktator pertama sejak Reformasi.” Banyak kalangan pun memberikan dukungan kepada HTI, baik sebelum “dibunuh” dengan Perpu, maupun setelahnya. 

HTI pun benar-benar “dibunuh” oleh rezim diktator yang zalim ini, tanpa kesalahan yang bisa dibuktikan. Kesalahan HTI satu-satunya, karena Islam yang diembannya. Persis seperti hadits Nabi:

سَيِّدُ الشُّهَدَاءِ حَمْزَةُ وَمَنْ قَامَ أَماَمَ إِمَامٍ فَاجِرٍ فَنَصَحَهُ، فَقَتَلَهُ

“Penghulu para syahid adalah Hamzah, dan siapa saja yang berdiri di hadapan penguasa yang zalim, kemudian menasihatinya, lalu dia membunuhnya.” [Hr al-Hakim, dalam al-Mustadrak, disahihkan oleh al-Khathib dan al-Albani]

Secara hakiki hadits ini memang untuk manusia, meski secara majaz [metafor] bisa juga digunakan untuk menjelaskan “kesyahidan” HTI. Terlebih, lafadz “Man Qama” itu kalau menurut teori Nahwu dan Balaghah-nya bersifat umum. Bisa untuk yang berakal maupun tidak. Bisa untuk manusia [syakhsiyyah badaniyah], juga bisa untuk badan hukum [syakhsiyyah ma’nawiyah]. 

Bagi para jagal HTI dan pendukungnya, mereka telah dicatat oleh Allah. Allah pulalah yang akan membuat perhitungan dengan mereka, baik di dunia maupun di akhirat. Tetapi, apakah “syuhada’” itu benar-benar telah mati? Pada titik ini, Allah memberikan jawaban:

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا ۚ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ

“Dan janganlah kamu sekali-kali mengira, bahwa orang-orang yang dibunuh di jalan Allah, (bahwa mereka itu) mati. Sebaliknya, (sebenarnya) mereka itu hidup di sisi Tuhannya, dimana mereka diberi  rizki.” [Q.s. Ali Imran: 169]

Ayat ini memang menjelaskan masalah gaib. Hakikatnya seperti apa, kita tidak tahu. Hanya dalam kontek “syahidnya” HTI, saya ingin menggunakan penjelasan ayat ini dengan makna majaz. Bahwa, mereka yang telah syahid tidak pernah mati di sisi Allah. Allah tetap menghidupkan mereka. Bagaimana caranya, Allah Maha Tahu. Untuk membuktikan, bahwa mereka tetap hidup, Allah pun menyatakan, “Mereka diberi rizki.”

Kisah HTI dengan syariah dan Khilafahnya mengingatkan kita pada Masyumi, dengan syariah Islamnya. Keduanya sama-sama telah dibunuh oleh rezim yang sama, _like father like son._ Keduanya dibunuh pada hari yang sama, Rabo. Entah kebetulan atau tidak. Tetapi, begitulah faktanya. Namun, Masyumi yang telah dibunuh puluhan tahun yang lalu _Ruh_-nya tetap hidup. Meski Masyumi telah “syahid” di tangan Soekarno, tetapi tetap “diberi rizki” oleh Allah. Dengan kata lain, Allahlah yang menghidupkannya. Allah yang terus menjaga _Ruh_-nya. 

Begitu juga HTI yang telah “syahid” di tangan Jokowi, _Ruh_-nya akan tetap hidup. Karena Allah yang menghidupkan, dan berjanji memberikan rizki kepadanya. Bagaimana caranya, itu urusan Allah. Itu pekerjaan Allah. Karena itu, jangan heran, meski di beberapa negara yang diperintah tiran, Hizbut Tahrir “dibunuh”, dan “syahid” di tangan penguasa tiran itu, tetapi dengan izin Allah, _Ruh_-nya tidak pernah mati. Karena Allahlah yang menghidupkan, dan terus memberinya rizki. 

Syariah dan Khilafah bukanlah ruh HTI. Karena itu, salah, jika para jagal dan pendukungnya itu membidik syariah dan Khilafah. Bahkan, ketika Khilafah telah “dibunuh” oleh negara Kafir penjajah pun, ternyata ruh-nya juga tidak pernah mati. Karena ruhnya itu ada pada Islam itu sendiri. Karena itu, mereka boleh saja membuat “Islam Moderat”, “Islam Liberal”, “Islam Nusantara”, di satu sisi ada “Islam Ekstrim”, “Islam Fundamentalis”, “Islam Radikal” dan sebagainya, tetapi Islam yang mereka ciptakan ini akan gagal. 

Karena Allahlah yang menjaga ruh itu. Allahlah yang memberinya rizki, sehingga ia tetap hidup. Bagaimana caranya, itu urusan Allah. Itu pekerjaan Allah. Karena itu, Nabi bersabda: 

لاَ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِيْ ظَاهِرِيْنَ عَلَى الْحَقِّ لاَ يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللهِ وَهُمْ كَذَلِكَ

“Akan selalu ada sekelompok dari umatku, yang tetap teguh memegang kebenaran. Tidak akan memudaratkan mereka siapa saja yang mencela mereka, hingga datang keputusan Allah [yang memenangkan kebenaran itu], sementara mereka tetap seperti itu.” [Hr. Muslim]

Generasi ini akan tetap ada. Merekalah generasi yang Allah berikan kepercayaan untuk menjaga dan menghidupkan ruh itu, sampai akhirnya kemenangan Islam itu pun tiba. Kalau bukan kita, Allah pasti akan pilih orang lain yang lebih pantas untuk mengembannya. _Wallahu a’lam._

​PERPU NO. 2 TAHUN 2017 LEBIH  LEBIH KEJAM DARI PENJAJAH BELANDA, ORLA DAN ORBA

Oleh Yusril Ihza Mahendra

Masih banyak warga masyarakat dan bahkan pimpinan Ormas Islam yang gembira dengan terbitnya Perpu No 2 Tahun 2017. Mereka mengira Perpu ini adalah Perpu tentang Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia.

Padahal Perpu No. 2 Tahun 2017 ini adalah Perpu tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang isinya norma atau aturan tentang berbagai hal tentang organisasi kemasyarakatan. Perpu ini berlaku umum terhadap ormas apun juga di negara kita ini.

Perpu No. 2 Tahun 2017 ini memberikan peluang seluas-luasnya kepada Pemerintah, khususnya Mendagri dan Menkumham untuk menilai apakah suatu ormas itu antara lain “menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila” sebagaimana diatur dalam Pasal 59 ayat (4) huruf c Perpu ini.

Terhadap ormas yang melanggar pasal di atas dijatuhi sanksi administratif dan/atau sanksi pidana. Jadi bisa dikenakan salah satu atau kedua-duanya. Sanksi administratif bagi ormas berbadan hukum yang terdaftar di Kemenhumkam sebagaimana diatur dalam Pasal 61 ayat (1) Perpu ini adalah “pencabutan status badan hukum” oleh Menkumham. Pencabutan status badan hukum tersebut, menurut Pasal 80A Perpu ini sekaligus disertai dengan pernyataan pembubaran ormas tersebut. 

Semua proses di atas berlangsung cukup dilakukan oleh Menkumham, baik sendiri ataupun meninta pendapat pihak lain. Tetapi proses pembubaran ormas tersebut dilakukan Menkumham tanpa proses pengadilan. Inilah esensi perbedaan isi Perpu ini dengan UU No. 17 Tahun 2013, yang mewajibkan Menkumham untuk lebih dulu meminta persetujuan pengadilan jika ingin membubarkan ormas. Ormas yang akan dibubarkan itu berhak untuk membela diri di pengadilan.

Dengan Perpu yang baru ini, Menhumkam dapat membubarkan ormas semaunya sendiri. Ini adalah ciri pemerintahan otoriter. Dalam praktiknya nanti, Presiden bisa secara diam-diam memerintahkan Menkumham untuk membubarkan ormas, tanpa Menkumham bisa menolak kemauan Presiden.

Selain sanksi administratif seperti di atas,  diberi sanksi pidana dapat dikenakan kepada “setiap orang yang menjadi anggota dan/atau pengurus Ormas yang dengan sengaja dan secara langsung atau tidak langsung menganut faham yang bertentangan dengan Pancasila dan melanggar ketentuan Pasal 59 ayat (4) tadi dapat “dipidana seumur hidup atau pidana penjara penjara paling singkat 5 (lima tahun) dan paling lama 20 (dua puluh) tahun” dan dapat pula dikenai dengan pidana tambahan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini diatur dalam Pasal 82A ayat (2) dan ayat (3). Ketentuan seperti ini sebelumnya tidak ada dalam UU No. 17 Tahun 2014 tentang Ormas.

Jadi kalau ormas itu punya anggota 1 juta orang, maka karena organisasinya dianggap bertentangan dengan Pancasila dan melanggar ketentuan Pasal 59 ayat (4) Perpu ini, maka 1 juta orang itu semuanya bisa dipenjara seumur hidup atau paling minimal penjara 5 tahun dan maksimal 20 tahun. Ketentuan seperti ini sepanjang sejarah hukum di negeri kita sejak zaman penjajahan Belanda sampai zaman Orla, Orba dan Reformasi belum pernah ada, kecuali di zaman Presiden Jokowi ini.

Terhadap parpol yang dibubarkan di zaman Orla seperti Masyumi dan PSI, atau PKI yang dibubarkan di awal zaman Orba, ketentuan untuk memenjarakan semua anggota parpol yang bertentangan dengan dasar negara Pancasila itu, tidak pernah ada. Kalau kepada partai yang dibubarkan saja, anggota-anggotanya tidak otomatis dipidana, apalagi terhadap anggota ormas yang dibubarkan di zaman Orla dan Orba. 

Karena itulah saya mengingatkan ormas-ormas Islam yang sangat antusias dengan lahirnya Perpu ini, karena mengira Perpu ini adalah Perpu pembubaran HTI atau ormas-ormas Islam “radikal” agar hati-hati dalam mengambil sikap. Sebab, dengan Perpu ini, ormas manapun yang dibidik, bisa saja diciptakan opini negatif, lantas kemudian diberi stigma sebagai ormas “anti Pancasila” untuk kemudian secara sepihak dibubarkan oleh Pemerintah. 

Ormas-ormas Islam dan juga ormas-ormas lain, termasuk yayasan dan LSM, justru harus bersatu melawan kehadiran Perpu yang bersifat otoriter ini, tentu dengan tetap menggunakan cara-cara yang sah dan konstitusional. Kepada partai-partai politik yang punya wakil di DPR, saya berharap mereka akan bersikap kritis terhadap Perpu ini. Telaah dengan mendalam isi beserta implikasi-implikasinya jika Perpu ini disahkan DPR menjadi undang-undang.

Belitung, 14 Juli 2017.