SUKSESI VERSI ISLAM VS VERSI KUFUR

SUKSESI VERSI ISLAM VS VERSI KUFUR

0leh Ummu Syofiyah

Pendahuluan
Berita seputar Pemilu Kepala Daerah hampir tiap hari menjadi konsumsi masyarakat Indonesia. Luas Indonesia yang terdiri dari 33 provinsi dan terdiri dari + 465 Kabupaten/kota(yang akan terus bertambah karena pemekaran wilayah terus berlangsung) menyebabkan PILKADA terus ada hampir sepanjang minggu semasa pemerintahan Sby-JK. Pilkada yang terus berlangsung tersebut membutuhkan biaya yang besar untuk pelaksanaannya. Mulai dari proses penjaringan calon, kampanye sampai pada saat pemungutan suara. Biaya 1 pilkada mencapai 4 milyar maka akumulasi biaya pilkada seluruh Indonesia mencapai 1,86 triliun atau bahkan lebih. Itu dana resmi dari APBD belum termasuk dana sosial masyarakat yang terkumpul secara swadana semisal untuk kampanye para kandidat mereka.
Ironisnya pilkada yang sangat mahal itu tidak memunculkan kepala daerah yang bisa mensejahterahkan rakyat, justru yang terjadi sebaliknya suhu politik memanas karena fanatisme terhadap masing-masing kandidat, yang menyebabkan instabilitas politik serta macetnya roda ekonomi, ketidakpuasan hasil pilkada menimbulkan amuk massa, pembakaran, serta bentuk pengrusakan lainnya(Kasus mutakhir pilkada Maluku Utara).
Dan yang sangat mengenaskan pemimpin yang diusung pemenang tidak berpihak kepada pengusung (rakyat) tetapi lebih berpihak kepada pemilik modal karena besarnya modal yang dipakai ketika kampanye menyebabkan tuntutan balik modal menjadi tujuannya sehingga setelah berkuasa berusaha senantiasa mengambil kebijakan yang menguntungkan dirinya (lihat kasus Sidoarjo dengan Exxon, Papua dg Freeport, Arun Aceh dg Exxon)), Alih-alih rakyat mendapat kesejahteraan, yang di dapat malah kerusakan lingkungan.

FENOMENA PEMILU DI INDONESIA
Diawal tahun 2007 diskursus regulasi pilpres 2009 sudah diperdebatkan oleh publik terutama kalangan intelektual politik dan parpol. Masing-masing parpol mengedepankan pendapatnya untuk dapat mengoptimalkan target yang ingin di capai oleh partainya terutama bagaimana parpol dapat menggalang dana guna keperluan biaya pemilu. Statemen JK bahwa pemilu haruslah hemat dan cermat membuat option model pemilu yang akan dipakai terus dimodifikasi, semisal Pemilu harus dilaksanakan serempak, atau 2 kali pelaksanaannya (berkaca dari pemilu 2004 yang dilakukan 6 x pemilu DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kota/Kab, Pemilu Presiden 2x putaran ditambah pilkada sepanjang minggu), sehingga tambal sulam terhadap Perangkat hukum Pemilu 2004 tidak bisa dihindari.
Amandemen terhadap Paket UU Politik guna Pemilu 2009 minimal menghabiskan dana 9 M, karena 1 amandemen UU membutuhkan dana minimal 3 M, belum termasuk dana sosial lain-lain yang muncul selama proses amandemen.
Data KPU Pemilu tahun 2004 menghabiskan dana sebesar 7,2 trilyun dari APBN sebesar 6,2 triliun dan dari APBD sebesar 1 triliun. Ajuan dana Pemilu 2009 sebesar 47,9 triliun. Jika diakumulasi dengan biaya amandemen UU Pemilu 2009 bisa menghabiskna dana sebesar 48,8 trilyun.
Itu juga belum termasuk dana kampanye parpol yang bisa didapat dari intern anggota parpol atau departemen-departemen sebagai institusi negara. Begitu besarnya dana kampanye yang diperlukan sehingga kekhawatiran partai hanya berpihak pada pemilik uang dan tidak berpihak pada konstituen, tidak bisa terbantahkan, karena mesin partai akan berjalan jika rodanya diputar dengan uang, tanpa modal roda partai tidak bisa berjalan. Dan berjalannya roda parpol tentu seiring dengan kepentingan pemilik modal. Jadi ketika parpol pemenang menjadi penguasa, pemenang sesungguhnya adalah pemilik modal.
Dana sebesar itu seharusnya bisa dipakai untuk peningkatan kesejahteraan rakyat.
Statemen “demokrasi itu memang mahal” tidak bisa dibantah lagi. Diskursus demokrasi mencuat kembali. Pernyataan JK bahwa “demokarasi bukanlah tujuan tetapi merupakan alat, sehingga jika alat tersebut mengganggu maka alat tersebut dapat dikesampingkan karena tujuan utama bernegara adalah mencapai kesejahteraaan rakyat”. Pernyataan tersebut semakin menegaskan bahwa demokrasi adalah sebuah sistem yang rapuh dan menghancurkan dirinya sendiri.

SUKSESI
Suksesi adalah aktifitas untuk mendapatkan/mengangkat seorang pemimpin. Di Indonesia suksesi dilakukan dengan pemilu dan selama 34 tahun sejak Indonesia merdeka belum mampu memunculkan pemimpin yang bisa membawa perbaikan bagi nasib segenap rakyat Indonesia. Hal ini dikarenakan Indonesia menggunakan sistem sekuler yang nyata-nyata merupakan sistem rusak dan merugikan karena menghasilkan kebijakan yang tidak berpihak pada publik, tetapi senantiasa setia kepada pemilik capital. Istilah The golden rule of democracy is those who have golds are ruler menegaskan fenomena tersebut.. Jadi meskipun ada pemimpin yang kredibel tetapi menggunakan sistem yang rusak justru pemimpin tersebut yang terjebak oleh sistem.(Lihat pemimpin produk parpol-parpol).
Berbeda dengan kepemimpinan secara umum, kepemimpinan Islam adalah kepemimpinan yang berpegang pada Islam yang dibawa Rosullulloh SAW dalam menyelesaikan, menjaga dan memelihara urusan ummat dalam segala aspek kehidupan serta menyatukan seluruh ummat Islam di dunia dan itulah yang disebut dengan Khilafah. Allah mewajibkan setiap muslim untuk taat kepada syariat-Nya dan mengatur setiap aspek kehidupan pribadi, masyarakat dan negara dengan syariat-Nya, selama ia beriman kepada Allah, seperti dalam TQS. An-Nuur (24):51) : “Sesungguhnya perkataan orang-orang yang beriman bila diserukan kepada Allah & Rosul-Nya untuk menerapkan hukum(syariat Islam) diantara mereka, mereka menyatakan “kami mendengar dan kami menaati”. Dan merekalah orang-orang beruntung.”
Setelah Rosullulloh wafat kepemimpinan Islam serta sistem yang dibangunnya dilanjutkan oleh khilafah, sesuai dengan sabda Rosullulloh SAW: “ Akan ada setelahku para khalifah yang melakukan apa yang mereka ketahui dan mengerjakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Akan ada pula setelah mereka khalifah yang melakukan apa yang mereka tidak ketahui dan mengerjakan apa yang tidak diperintahkan kepada mereka. HR. Abu Ya’la
Bentuk ketaatan kepada Allah dalam menegakkan hukum-hukum Allah dibutuhkan institusi sebagai infrastruktur implementasi hukum-hukum yang akan diterapkan untuk itu kehadiran KHILAFAH sebagai sebuah sistem dan kepemimpinan adalah keniscayaan yang harus kita yakini sebagai sebuah bentuk perjuangan yang pasti berujung..
Untuk membedah perbedaan mendasar sistem khilafah dengan sistem yang lain, akan saya coba melalui tabel yang sederhana ini , sebagai berikut:
Tabel perbandingan:
Sistem Islam dan Sistem Demokrasi yang di emban Indonesia
No.
KETERANGAN
ISLAM
KUFUR

Bentuk negara
Khilafah
Republik

Landasan Ideologi
Islam
Pancasila?

Sistem Pemerintahan
Sistem Khilafah
Demokrasi

Kriteria Pemimpin
Syarat syahnya/syuruth in’iqad ada 7:
1. Muslim
2. Laki-laki
3. Baligh
4. Berakal
5. Adil
6. Merdeka
7. Mampu melaksanakan amanat khilafah
Syarat:
Warga Negara Indonesia
Umur diatas 30
Sarjana
Sehat jasmani dan rohani
Tidak pernah terlibat tindak kriminal

Tugas dan Tanggung jawab
1. Mengadopsi hukum-hukum syariah untuk memelihara urusan-urusan rakyat. Yang digali dari Al-Qur’an dan Sunnah Rosul.
2. Penanggung jawab politik dalam dan luar negeri sekaligus kepemimpinan dalam Angkatan bersenjata/Panglima TNI.
3. Berhak menerima atau menolak duta asing, juga berhak mengangkat dan memberhentikan duta kaum muslim.
4. Berhak mengangkat dan memberhentikan para Mu’awin dan wali/gubernur termasuk para amil duta kaum muslim.
5. Berhak mengangkat dan memberhentikan Qadhi al-Qudhay(Kepala Kehakiman)dan para qadhi.
6. Memiliki wewenang mengadopsi hukum-hukum syariah yang menjadi pegangan dalam menyusun APBN, memiliki wewenang menetapkan rincian APBN, besaran anggaran untuk pos pemasukan dan pengeluaran.

1. Menjalankan Pancasila dan UUD 1945.

2. Bukan Panglima TNI, hanya mengangkat dan memberhentikan Panglima TNI dan diuji kelakyakannya oleh DPR.

3. Pengangkatan Duta Besar diajukan oleh DPR dan disyahkan oleh Presiden.

4. Hanya mengangkat dan memberhentikan gubernur.

5. Berhak mengangkat dan memberhentikan jaksa.

6. Besaran dan Rincian APBN didelegasikan kepada Menteri Keuangan dan dibahas bersama dengan DPR dalam penetapannya.
Metode Pengangkatan Baiat
Dengan 4 model seperti khilafah model Khulafaur Rosyidin
Suara terbanyak hasil penghitungan suara dalam pemilu

Waktu pelaksanaan
3 hari dengan 2 malamnya
Sampai selesainya penghitungan suara secara manual dan ditetapkannya oleh KPU.

Pemberhentian

1. Murtad dan tetap bertahan dengan kemurtadannya.
2. Gila total/parah dan tidak dapat disembuhkan
3. Menjadi tawanan musuh yang kuat dan tidak dapat melepaskan diri, serta tidak ada harapan untuk dapat dibebaskan.
1. Tidak dapat melaksanakan tugas secara tetap.
2. Melanggar Pancasila dan UUD 1945.
3. Periodesasinya berakhir/lima tahun.

Uraian dan analisa table diatas :
Ada beberapa model sistem yang lain Monarki, Teokrasi, Federasi, Kekaisaran.
Landasan Ideologi Pancasila tidak jelas, terbukti sejak kemunculan sampai hari ini pembahasan belum selesai dan selalu dianggap final saja.
Sistem sohih yang telah teruji selama lebih dari seribu tahun disandingkan dengan sistem kufur yang jelas-jelas menunggu kehancurannya.
Kriteria di Indonesia akan terus berubah-ubah sesuai dengan kepentingan penguasa
Tugas dan tanggung jawab presiden sangat bergantung dengan lembaga lain yaitu legislatif dan yudikatif sehingga tarik ulur kepentingan akan senantias terjadi, di dalah Islam semua standar kebijakan berstandar pada hukum syariah.
Metode inilah yang secara substansial dan khas berbeda dengan model pengangkatan pemimpin dengan sistem yang lain. Dalam Islam pengangkatan Khalifah harus dengan baiat. Baiat adalah kewajiban bagi seluruh kaum muslim sekaligus merupakan hak setiap kaum muslim. Proses baiat harus dilaksanakan oleh kedua pihak yang membaiat dan yang di baiat. Kandungan baiat harus mempunyai makna kesanggupan mengamalkan Kitabulloh dan Sunnah Rosul bagi Khalifah dan kesanggupan untuk taat dalam keadaan lapang maupun sempit, senang atau tidak senang bagi kaum Muslim.

Metode baiat menjadi sebuah metode yang menimbulkan dampak antara lain:

a. pertanggung jawaban yang benar tanpa rekayasa karena pertanggung jawabannya langsung kepada Allah SWT, sedangkan sistem demokrasi pertangungjawaban ada di depan MPR sehingga bentuk pertanggung jawabannya adalah pertanggung jawaban yang penuh dengan rekayasa sesuai dengan arus politik yang berkembang guna mengamankan si penguasa.

b. Tidak munculnya ambisi yang didorong hawa nafsu untuk menjadi penguasa karena beratnya tanggung jawab yang dipikul, model demokrasi ambisi dan pertarungan untuk menjadi penguasa sangat sengit, karena kekuasaan berarti kenikmatan.

c. Kesetiaan, ketaatan dan kerelaan yang tulus oleh rakyat terhadap khalifah karena syahnya baiat adalah dilakukan dengan kerelaan, tanpa paksaan dan kekerasan dan pilihan antara yang membaiat dan
yang dibaiat. Sedangkan model demokrasi yang terjadi adalah sebaliknya rongrongan terhadap penguasa akan terus berlangsung walaupun menggunakan segala cara demi kekuasaan, karena kekuasaan adalah tujuan akhirnya.

Metode baiat ini telah tercantum dalam TQS. Mumtahanah(60):12:
Hai Nabi, apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang beriman untuk mengadakan janji setia, bahwa mereka tidak akan mempersekutukan sesuatupun dengan Allah, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka, tidak akan mendurhakaimu dalam urusan ynag baik, maka terimalah janji setia mereka”.
TQS. Al-Fath(48):10
Sesungguhnya orang-orang yang berjanji setia kepadamu hakikatnya adalah berjanji setia kepada Allah. Tangan Allah diatas tangan mereka.

Model suksesi dalam Islam ada 4 yaitu:
1. Baiat in iqat oleh Ahl al-Halli wa al-‘Aqd, dilanjutkan baiay taat oleh kaum muslimin.(atas prakarsa kaum muslimin)
2. Pencalonan oleh Khalifah yang kemudian dibaiat in iqat oleh kaum muslim dan dilanjutkan baiat taat .
3. Penunjukkan Pejabat sementara oleh khalifah sehingga terselenggaranya bait in iqat oleh kaum muslimin.
Pencalonan 6 orang(max) kemudian dimampatkan pencalonan menjadi 2 orang kemudian dimintakan pendapat kaum muslimin untuk kemudian dibaiat.
4. Calon tunggal oleh mayoritas kaum muslimin kemudian dibaiat.
Jika dalam suatu wilayah sudah terangkat seorang khalifah dan sudah terpenuhi syarat-syaratnya yaitu: 1. kekuasaan hakiki, independen, kekuasaan idak bersandar pada orang kafir, 2. keamanan kaum muslim adalah keamanan Islam bukan kufur (inti kekuatan dari Islam ), 3. Wilayah tsb. mengawali penerapan Syariah Islam secara kaffah, total, sekaligus dan menyeluruh dan langsung mengemban dakwah Islam, 4. Khalifah memenuhi sayarat in’iqad., maka seluruh kaum muslim seluruh dunia harus taat karena Khalifah secara syah sudah terangkat dan terbentuk.
Batasan waktu 3 hari dengan 2 malamnya sejak kekosongan Khalifah didasarkan pada Ijma sahabat, yaitu ketika Khalifah Umar RA merasa ajalnya sudah dekat , beliau berwasiat:
Jika dalam 3 hari belum ada kesepakatan terhadap seorang khalifah, orang yang tidak sepakat segera dibunuh.
Jika dalam waktu 3 hari belum berhasil mengangkat Khalifah karena hal-hal diluar kemampuannya tetapi ummat Muslim masih sibuk untuk terus mewujudkannya maka gugurlah dosa dari kaum muslim. Akan tetapi jika tidak ada usaha sungguh-sungguh untuk mewujudkannya maka kaum muslim berdosa hingga terangkatnya Khalifah. Hal ini berdasarkan Hadis Rosullulloh :
“Siapa saja yang mati, sementara dipundaknya tidak terdapat baiat(kepada Khalifah), maka ia mati seperti kematian jahiliah.”
Dalam sistem demokrasi kekosongan Presiden akan ditake over oleh MPR hingga ada keputusan sidang MPR lebih lanjut apakah Pemilu dipercepat atau menetapkan wakilnya untuk menggantikan Presiden.
Tidak ada batasan waktu menjadi Khalifah.

Penutup
Pengangkatan Khalifah dengan Baiat tidak harus melibatkan ummat secara keseluruhan, cukup representasi ummat saja.
Untuk memudahkan teknis pengangkatan Khalifah, Amir sementara bisa melakukan pengaturan managerial agar baiat mudah terlaksana.
Yang membutuhkan dukungan ummat secara keseluruhan saat ini adalah agar ummat terus merindukan Khilafah sehingga sistem ini harus disosialisasikan terus menerus kepada ummat agar ada penyamaan dan pelurusan mahfum yang benar di masyarakat, sehingga proses baiat bisa segera terwujud. Amin..
(tulisan ini dibuat untuk handout diskusi)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s