Kantong plastik berbayar, kebijakan yang tidak sesuai tujuan

12795536_1707762872771848_4520018034302484036_nKebijakan kantong plastik berbayar telah dikeluarkan melalui Surat Edaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No S.1230/PSLB3-PS/2016. Kebijakan yang dicanangkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya dalam peringatan Hari Peduli Sampah Nasional di Jakarta itu disambut positif oleh masyarakat.

Manusia yang sadar tentu menginginkan lingkungannya sehat, bersih serta bebas dari pencemaran dan polusi, kerena lingkungan yang sehat akan memberikan jaminan kenyamanan dan kesehatan bagi penghuninya. Kebijakan inipun dikeluarkan dalam rangka memberikan edukasi pada masyarakat agar mengurangi penggunaan plastik atau diet plastik hingga limbah plastik secara otomatis akan berkurang. Untuk itu masyarakat dibebankan biaya pengganti kantong plastik setiap berbelanja.

Ada beberapa aspek yang perlu dikritisi agar kebijakan ini tepat sasaran dan mencapai tujuan.

Pertama, masyarakat adalah orang yang sekedar mengikuti kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Saat ini sebenarnya sudah ada dan digunakan kantong plastik go green yang ramah lingkungan, sehingga pemerintah seharusnya mengganti seluruh produksi plastik dengan yang ramah lingkungan. Dan ketika kebijakan ini ditetapkan, yang akan beredar di masyarakat hanyalah kantong plastik ramah lingkungan.

Kedua, barang yang dimasukkan dalam kantong tersebut berisi plastik yang jauh lebih banyak lagi, seperti kemasan minyak goreng, detergen, sabun, minuman dalam kemasan, dan lain-lain. Sayangnya, justru produsen-produsen tersebut tidak tersentuh oleh kebijakan ini. Seharusnya pemerintah pun tegas terhadap para produsen yang justru paling banyak menggunakan plastik dan penyumbang sampah plastik terbanyak, tapi lagi-lagi pemerintah tidak berkutik di hadapan para produsen yang merupakan pemilik modal, tetapi justru keras dan tegas kepada masyarakat kecil yang hanya menggunakan plastik ala kadarnya saja,

Ketiga, kebijakan yang memberikan keuntungan yang besar bagi pemilik retail.

Dengan menggandeng pengusaha retail, pemerintah mewajibkan masyarakat yang berbelanja membayar Rp 200 per kantong plastik. Kebijakan tersebut diujicobakan di 23 kota seluruh Indonesia selama kurun waktu 3 bulan. Ketentuan ini tertuang dalam surat edaran bernomor S.1230/ tertanggal 17 Februari 2016 yang diterbitkan Ditjen Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya dan Beracun Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Melalui kebijakan ini, ada tambahan pemasukan yang besar bagi pemilik ritail. Bayangkan saja jika dalam sehari ada seratus orang yang menggunakan kantong plastik maka mereka akan mendapatkan tambahan dana 20000 rupiah, bagaimana jika bagaimana jika penggunanya lebih banyak lagi? Apalagi disinyalir penggunaan kantong plastik dalam sehari di pasar moderen adalah 9,5 milyar lembar, maka akan diperoleh 1900 milyar rupiah perhari hanya dari kantong plastik.

Kalaupun Pengusaha ritel memastikan akan mengembalikan uang konsumen tersebut melalui program tanggungjawab sosial perusahaan (corporate social responsibility/CSR), kebijakan ini tetap saja menguntungkan mereka karena tidak lagi dibebankan dengan biaya CSR dari laba perusahaan dan juga biaya kantong plastik yang sebelumnya harus mereka sediakan secara gratis untuk konsumen.

Keempat, pertanggungjawaban. Kalaupun Pengusaha ritel memastikan melalui program tanggungjawab sosial perusahaan (corporate social responsibility/CSR). Apakah ini dijamin oleh undang-undang sehingga ketika mereka tidak melaksanakannya ada sanksi hukum yang tegas? Inipun belum ada kepastian hukumnya.

Kelima, jika dianggap edukasi kepada masyarakat, maka masih banyak cara edukasi yang lebih efektif dan tersistematis untuk melakukan edukasi publik terhadap masalah sampah plastik ini.

Kebijakan ini menunjukkan ketidakseriusan pemerintah dalam menangani masalah sampah. Bahkan terlihat nyata keberpihakan kepada pemilik modal dibanding dengan meraih tujuan kebijakan ini dikeluarkan. Seharusnya pemerintah mulai lebih serius menangani sampah dan memberikan edukasi secara sistematis kepada warganya, apakah itu pengusaha ataupun rakyat kecil tanpa tebang pilih.

Negara sebagai pengatur urusan rakyat harusnya memiliki gambaran yang jelas terhadap pengelolaan sampah yang tertuang dalam kebijakan yang tidak memihak. Yang terlahir dalam program kerja yang efektif, melalui edukasi publik dan kebijakan yang tegas, yang bisa menjamin terciptanya lingkungan bersih dan sehat

Kebijakan yang seperti ini akan lahir dari pemerintahan yang tunduk pada fungsi utamanya yaitu mengurusi urusan masyarakat dengan peraturan yang berasal dari Penciptanya, yaitu sistem khilafah yang akan memberikan jaminan kehidupan yang sehat dan bersih kepada seluruh masyarakatnya.

(Yuce Maria Ulfa_Muslimah HTI Bogor)

==============================
Dukung terus Opini Syariah dan Khilafah. Raih Amal Sholih dengan Ikut Serta Menyebarkan Status ini.
==============================
Jika Saudari ingin bergabung dalam perjuangan MUSLIMAH HIZBUT TAHRIR INDONESIA silahkan layangkan pesan dengan format:
NAMA JELAS, ALAMAT LENGKAP, NO TELP/HP, ALAMAT EMAIL.

Insya Allah, Muslimah Hizbut Tahrir di daerah terdekat akan segera menghubungi.
==============================
Silahkan ikuti kami di:
www.hizbut-tahrir.or.id
Facebook : www.facebook.com/mediamhti
Twitter : www.twitter.com/women4khilafah
Instagram: www.instagram.com/muslimahhtiid
Youtube : www.youtube.com/user/MUSLIMAHMEDIACENTER

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s